Lembar permintaan download

Jenis Pemeriksaan Lab dan Tarif

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Umum

Pemeriksaan yang perlu puasa

Untuk pemeriksaan tertentu pasien harus puasa selama 8 – 12 jam sebelum diambil darah.

Glukosa		Puasa 10 - 12 Jam
TTG (Tes Toleransi Glukosa)		Puasa 10 - 12 Jam
Glukosa Kurva Harian		Puasa 10 - 12 Jam
Trigliserida		Puasa 12 Jam
Asam Urat		Puasa 10 - 12 Jam
VMA		Puasa 10 - 12 Jam
Renin (PRA)		Puasa 10 - 12 Jam
Insulin		Puasa 8 Jam
C.Peptide		Puasa 8 Jam
Gastrin		Puasa 12 Jam
Aldosteron		Puasa 12 Jam
Homocysteine		Puasa 12 Jam
Lp(a)		Puasa 12 Jam
PTH Intact		Puasa 12 Jam
Apo A1		Disarankan Puasa 12 Jam
Apo B		Disarankan Puasa 12 Jam

*Sumber : Pedoman Praktik Laboratorium Kesehatan yang Benar (Good Laboratory Practice), Depkes RI; 2008

Akreditasi

UPTD BLK Aceh  telah mendapat sertifikat akreditasi dari Komisi Akreditasi Nasional, sebagai Laboratorium Medik ISO 15189 dengan No. Sertifikat : LM-012-IDN tanggal 31 Maret 2011 dengan 43 Parameter pemeriksaan, sehingga kualitas pemeriksaan yang dikeluarkan dapat dijamin keakuratan hasilnya.

Parameter yang telah terakreditasi yaitu :

1.     Asam urat 2.     Ureum 3.     Creatinin 4.     Total Protein 5.     Albumin 6.     Aspartat Aminotransaminase (AST/GOT) 7.     Alanine Aminotransaminase    (ALT/GPT) 8.     Alkali Phospatase ( ALP) 9.     Cholesterol Total 10.  Trigliserida 11.  High Density Lipoprotein  (HDL Cholesterol) 12.  Kadar Gula Darah (KGD) 13.  Bilirubin 14.  Berat Jenis 15.  pH 16.  Leukosit 17.  Nitrit 18.  Protein 19.  Glukosa Urine 20.  Keton 21.  Urobilinogen 22.  Bilirubin 23.  Eritrosit

24.  Sedimen 25.  Bakteri Tahan Asam (BTA) 26.     Malaria 27.     Mikrofilaria 28.     Telur cacing 29.     Amoeba 30.     Veneral Desease Research Laboratorium (VDRL) 31.     Hepatitis B Surface Antigen (HBsAg) 32.     Tiroid Stimulating Hormon (TSH) 33.     Triodotironin (T3) 34.     Thiroksin (T4) 35.     Anti Hepatitis C Virus 36.     Anti Human Imonodefisiensi (Anti HIV) 37.     Heamoglobin 38.     Hitung jumlah leukosit 39.     Hitung jumlah eritrosit 40.     Laju Endap Darah 41.     Heamatokrit 42.     Hitung jumlah trombosit 43.     Hitung jenis-jenis  leukosit

Pelayanan

A.     KEGIATAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM.

Kegiatan pemeriksaan yang dilakukan di UPTD BLK Aceh yaitu pemeriksaan yang mencakup bidang Mikrobiologi, Kimia Patologi, Immunologi dan Kimia Kesehatan. Fungsi Laboratorium kesehatan adalah sebagai Laboratorium rujukan. Penerimaan sampel berasal dari :

•        Rumah Sakit Pemerintah/Swasta, TNI & Polri

•        Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota

•        Pusat Kesehatan Masyarakat

•        Kantor Kesehatan Pelabuhan

•        Dokter Praktek Swasta

•        Perorangan

B. MEDIA REAGENSIA DAN PEMANTAPAN MUTU

Pembuatan media dan reagensia harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

I. MEDIA

Media yang tersedia pada UPTD BLK Aceh dapat berupa bahan baku, dimana kegiatan pada bagian media tersebut adalah mengelola serta membuat media untuk keperluan pemeriksaan mikrobiologi dan parasitologi. 

II.  REAGENSIA

Reagensia yang tersedia merupakan bahan baku dan reagensia kit. Kegiatan pada bidang reagensia adalah mengelola dan membuat reagensia  untuk keperluan semua pemeriksaan laboratorium.

III. PEMANTAPAN MUTU

Salah satu upaya untuk menjamin mutu terselenggaranya pemeriksaan Laboratorium Kesehatan yang baik adalah dengan melaksanakan kegiatan pemantapan mutu secara teratur.

Kegiatan Pemantapan Mutu yang dilaksanakan :

1. Pemantapan Mutu Eksternal (PME)

2. Pemantapan Mutu Internal (PMI)

3. Pemantapan Mutu Eksternal Regional (PMER)

Sejarah dan Tugas

Pada awalnya  Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Laboratorium Kesehatan (UPTD BLK) bernama Balai laboratorium kesehatan, bedasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 152/MENKES/SK/IV/78 TAHUN 1978 tentang kedudukan, tugas, Fungsi Klarifikasi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Balai Laboratorium Kesehatan di Lingkungan Kesehatan RI.  Balai Laboratorium Kesehatan adalah unit pelaksana teknis di bidang pelayanan kesehatan di Lingkungan Departemen Kesehatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Laboratorium Kesehatan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.

Pada saat Otonomi Daerah tahun 2002 Balai Laboratorium Kesehatan berubah nama menjadi UPTD Laboratorium Kesehatan, yang bertanggung jawab kepada kepala Dinas Kesehatan Provinsi NAD.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam (ACEH) Nomor 26 Tahun 2009 tentang susunan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh merupakan perangkat teknis operasional dan atau teknis penunjang pada Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh yang berkedudukan di Ibu Kota Provinsi Aceh di pimpin oleh kepala BLK yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Laboratorium Kesehatan (BLK) di Lingkungan Dinas Kesehatan  Aceh  merupakan pusat pelayanan laboratorium dan laboratorium rujukan. UPTD BLK sebagai tempat pemeriksaan laboratorium perlu meningkatkan peran dan kinerjanya dan mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan laboratorium, melakukan pengembangan program kesehatan, melakukan pembinaan dan pelayanan upaya kesehatan lainnya.

UPTD BLK Aceh mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang di bidang pelayanan pemeriksaan laboratorium, pengembangan program laboratorium kesehatan, pembinaan teknis pemeriksaan laboratorium kesehatan lainnya, membimbing tenaga teknis di bidang laboratorium kesehatan.

Perkenalan Uptd Labkes

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Laboratorium Kesehatan merupakan Laboratorium Kesehatan sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 142/MENKES/SK/IV/78 Tahun 1978. UPTD Balai Labkes adalah UPT di bidang laboratorium kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan Aceh yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Aceh dan dalam melaksanakan tugas sehari-hari secara teknis fungsional dibina oleh Dinas Kesehatan Aceh, sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh No 26 Tahun 2009 tanggal 17 Maret 2009.